Mataram – Sebagai upaya meningkatkan manajemen Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Kanwil Kemenkumham NTB laksanakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN), Senin (6/5).
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Parlindungan dalam sambutannya menegaskan bahwa SPPN merupakan instrumen dan data dukung utama dalam pelaksanaan hak – hak dan program bagi Warga Binaan di Lapas dan Rutan, untuk itu kata dia, dalam pelaksanaannya petugas Lapas harus memahami secara mendalam sejumlah aspek penting dalam SPPN.
“Sebagai instrumen penilaian perubahan perilaku warga binaan, SPPN merupakan salah satu Ikon andalan Pemasyarakatan dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi penilaian pembinaan warga binaan, sehingga dalam prosesnya dapat dilakukan secara terukur, objektif dan sistematis,” tegas Parlindungan.
Parlindungan menambahkan, SPPN ini sesuai dengan perintah Menkumham Yasonna H Laoly dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Sehingga dirinya berharap kepada seluruh jajaran pemasyarakatan yang hadir dalam BIMTEK untuk dapat mengoptimalkan penerapan SPPN di UPT masing – masing.
Usai pembukaan, Kalapas Lombok Barat, M Fadli menjelaskan bahwa BIMTEK SPPN ini merupakan upaya peningkatan kualitas evaluasi dengan menjaga objektivitas, independensi penilaian, serta profesionalitas para petugas di Lapas dan Rutan dalam hal manajemen warga binaan.
“Tentu, kami berharap para petugas nantinya menjadi lebih kompeten khususnya dalam pelaksanaan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat risiko narapidana di Lapas,” ungkap Fadli.
Dalam bimtek ini, Kanwil Kemenkumham NTB juga menghadirkan 4 orang narasumber dari Direktorat Pembinaan Narapidana Dan Anak Binaan, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma NTB, dan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi NTB. (ijw)
